ABIBUNDA

Kumpulan Berita Indonesia Update

Loading...
Cuma Dibolehkan 15 Hari di Singapura, Rajapaksa Juga Ditolak India

Cuma Dibolehkan 15 Hari di Singapura, Rajapaksa Juga Ditolak India


Jakarta

Mantan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa saat ini berada di Singapura setelah kabur dari negaranya. Pemerintah Singapura telah menyampaikan bahwa dia harus meninggalkan negara tersebut setelah 15 hari.

Sebelumnya diberitakan bahwa Rajapaksa akan menuju Jeddah, Arab Saudi setelah singgah di Singapura. Namun, kini, menurut sumber-sumber seperti diberitakan News18.com, Senin (18/7/2022), Rajapaksa tidak jelas tentang rencananya setelah 15 hari ke depan.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Rajapaksa juga telah mendekati India, tetapi pemerintah India telah menolak permintaan untuk mengizinkan kedatangannya. Menurut sumber tersebut, India tidak ingin terlihat melawan rakyat Sri Lanka.

Menteri Luar Negeri India S Jaishankar menepis pertanyaan tentang pemberian suaka kepada klan Rajapaksa, dengan mengatakan bahwa fokus India saat ini adalah pada situasi ekonomi Sri Lanka. “Kami tidak terlibat dalam hal-hal lain,” katanya.

Sebelumnya, Rajapaksa (73) telah meninggalkan negaranya bersama istri dan dua petugas keamanan dengan jet militer pada hari Rabu (13/7) lalu dan pergi ke Maladewa, untuk kemudian menuju ke Singapura.

Menurut sumber-sumber, otoritas di Singapura telah memberi tahu Rajapaksa bahwa dia memiliki izin untuk tinggal selama 15 hari saja, yang tidak mungkin diperpanjang.

Rajapaksa mengumumkan tentang keputusannya untuk mundur pada 13 Juli, setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu kediaman resminya. Massa demonstran menyalahkan Rajapaksa atas krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah membuat negara itu bangkrut. Rajapaksa kemudian melarikan diri ke Maladewa sebelum menyampaikan pengunduran dirinya lewat email.

Dari Maladewa, dia pergi ke Singapura pada Kamis (14/7) lalu.

Lihat juga video ‘Presiden Sri Lanka Kabur ke Maladewa, Malah Disambut Demonstran’:

[Gambas:Video 20detik]



Sumber Berita

Cuma Sebulan, H Sondani PDKT dan Bisa Ajak Nikah Gadis 19 Tahun

Cuma Sebulan, H Sondani PDKT dan Bisa Ajak Nikah Gadis 19 Tahun


Cirebon

H Sondani, seorang pria 63 tahun asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendadak viral setelah video pernikahannya bersama gadis berusia 19 tahun, Fia Barlanti beredar di media sosial.

Sondani mengaku menikahi Fia Barlanti atas dasar cinta dan sayang. Pernikahan keduanya pun berlangsung di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sondani sendiri diketahui adalah seorang yang kaya raya. Dia dikenal sebagai juragan tanah di daerahnya.



Saat ditemui di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Sondani pun menceritakan awal mula pertemuannya dengan Fia Barlanti. Sondani mengaku mulai jatuh hati dengan Fia ketika mereka bertemu dalam sebuah kegiatan ziarah di daerah Jepara, Jawa Tengah.

“Jadi pendekatan pertama itu menjelang bulan puasa. Waktu itu belum langsung nembak. Nembaknya habis lebaran. Pokoknya pertama kenal itu hari Sabtu, dan waktu nembaknya juga hari Sabtu,” kata Sondani.

Gayung bersambut, setelah melakukan pendekatan selama kurang lebih satu bulan, Fia Barlanti pun akhirnya menerima ajakan dari Sondani untuk menikah. Keduanya resmi menikah pada 18 Mei 2022 di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun.

Sondani dan FiaH Sondani (foto: Ony Syahroni/detikJabar)

Sebelum menikahi Fia Barlanti, Sondani berstatus sebagai duda setelah istri pertamanya meninggal karena sakit. Dari istri pertamanya, Sondani dikaruniai lima orang anak.

“Barangkali sudah jodohnya, sudah waktunya. Karena saya menduda sudah 10 bulan. Istri saya meninggal karena sakit,” ucap dia.

Tidak tanggung-tanggung, demi menikahi gadis pujaan hatinya, Sondani bahkan rela menyediakan uang hingga Rp 700 juta. Uang itu digunakan mulai dari untuk acara pernikahan, membeli emas kawin, perabotan dan barang-barang lainnya.

“Jumlah semua itu Rp 700 juta. Termasuk untuk acara akad kemarin. Yang baru dikasihkan sekarang baru sekitar Rp 350 juta,” kata dia.

Dengan uang tersebut, Sondani juga berencana akan memberangkatkan beberapa orang ke tanah suci untuk ibadah Umrah. Baik dari pihak keluarganya maupun dari keluarga Fia Barlanti yang saat ini menjadi istrinya.

“Saya punya ucapan, kalau saya punya istri perawan, kedua orang tuanya akan saya berangkatkan umrah. Tapi ibunya sudah meninggal, dan ayahnya sedang sakit. Tapi setelah lebaran haji, insyaallah 16 orang berangkat umrah. Baik dari keluarga saya maupun keluarga istri,” kata dia.

(bbn/yum)



Sumber Berita

Program Konsultasi Otonomi Daerah di Metaverse Dikritik Cuma Taktik
Pengadaan Barang

Program Konsultasi Otonomi Daerah di Metaverse Dikritik Cuma Taktik Pengadaan Barang


Program Kovi Otda Meta

Ilustrasi metaverse via Getty Images

Kominfo sudah mengajukan wacana jurnalisme metaverse, sementara Kemen PPN/Bappenas nimbrung dengan membawa tema rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) metaverse. Tampaknya yang dilakuin Kemendagri ini ibarat teman nongkrong yang FOMO. Dan yah, mereka akhirnya menemukan cara tersendiri untuk gabung sirkel metaverse di pemerintahan.

Dalam rangka hari otonomi daerah pada 25 April, Kemendagri secara percaya diri merilis uji coba program bernama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah, disingkat Kovi Otda. Nama yang futuristik ini tampaknya disesuaikan dengan karakter program ini yang hanya bisa diakses lewat metaverse. Duh, berat amat jadi PNS.  

Tak berapa lama setelah peluncuran program ini, beredar di internet foto pejabat Kemendagri memakai oculus rift, menimbulkan kritik tersendiri mengenai perlu tidaknya lembaga negara membeli piranti augmented reality dalam jumlah tak sedikit buat menyukseskan Kovi Otda.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik memiliki argumen soal relevansi metaverse dalam program ini. “Kita launching sebuah inovasi untuk melayani pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi,” ujar Akmal lewat rilis, dilansir CNN Indonesia.

“Arahan Bapak Mendagri untuk menekan potensi terjadinya korupsi seputar layanan otonomi daerah, maka kami membuat konsep yang intinya pemberi layanan dengan penerima layanan tidak bertemu. Kami konsep ini kami kemas dalam sebuah aplikasi, yaitu Konsultasi Virtual Otonomi Daerah [Kovi Otda] dengan teknologi metaverse yang kami launching pada hari otonomi daerah ini,” tambahnya.

Menurut Kemendagri, Kovi Otda akan membuat koordinasi pemerintah daerah dengan pusat menjadi lebih baik, sebab mereka bisa berbincang dan berdiskusi tanpa harus bertemu. Akmal juga mengatakan, program ini akan memperkecil ruang praktik transaksional dan menciptakan efisiensi anggaran pemerintah daerah dalam hal berkoordinasi dengan Ditjen Otda. Hmm, apakah untuk mencapai tujuan itu tidak memadai dengan Google Meet/Zoom?

Kami meminta pendapat pakar keamanan siber Teguh Aprianto soal demam metaverse ini. Respons Teguh simpel: kebijakan Kovi Otda menurutnya tak lebih dari upaya pemerintah memanfaatkan teknologi sebagai celah melakukan pengadaan barang.

“Polanya memang selalu begitu. Ketika ada teknologi baru, itu hanya akan berakhir jadi proyek pengadaan di Indonesia, sekalipun pada dasarnya teknologi itu tak berguna untuk orang banyak,” kata Teguh saat dihubungi VICE.

“[Teknologi] yang penting seperti kualitas website atau layanan publik enggak di-upgrade, yang enggak penting [malah] diadain sama mereka. Kelakuan orang pemerintahan banget lah,” ujar Teguh yang kelihatan dongkol.

Teguh menganggap kebijakan ini absurd, sebab baru saja Kemendagri mengatakan pihaknya tidak memiliki anggaran peremajaan server dukcapil sehingga perlu menerapkan biaya Rp1 ribu kepada korporasi yang mau mengakses data kependudukan. “Tapi, buat yang enggak penting begini mereka bisa melakukan pengadaan untuk pembelian oculus. Sulit sekali rasanya untuk memahami mereka,” kata Teguh.

Yang turut mengkritik program ini adalah Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman. Ia menggarisbawahi infrastruktur, khususnya jaringan internet, yang belum merata di seluruh Indonesia. Bagaimana bisa program berbasis metaverse efektif kalau enggak ada internet memadai?

“Pemerintah harus memperhatikan infrastruktur terutama yang ada di daerah 3T [terdepan, terpencil, dan tertinggal] dan Indonesia Timur yang hingga saat ini masih terkendala proses sinyal. Ini harus diperhatikan,” kata Arman kepada Tirto.

“Kami menyarankan pemerintah membuat peta jalan sampai kapan Kovi ini bisa efektif digunakan di daerah, tentu hal ini melihat dari asistensi teknis atau bimbingan teknis dan dukungan anggaran dalam proses menjalankan teknis Kovi Otda. Jangan sampai diluncurkan hari ini, tapi daya dukung infrastruktur di daerah tidak siap,” tambahnya.

Yah gitu deh. Tinggal nunggu waktu aja lembaga negara menggelar webinar di metaverse.



SUMBER BERITA

Back To Top